Ciptakan Demokrasi Ideal Melalui Desa Anti Politik Uang

Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti (tengah), bersama Bawaslu Kabupaten Purworejo, meresmikan Desa Anti Politik Uang di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kutoarjo, pada Sabtu (09/11/2019). (Foto: Pemkab Puworejo)

SUKOHARJO, Kutoarjo – Demokrasi memang merupakan sistem politik yang dinilai paling ideal, namun hasilnya seringkali tidak sesua ekspektasi karena banyak pihak-pihak yang melakukan kecurangan, salah satunya politik uang. Guna menciptakan keidealan tersebut digagaslah Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo.

Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, bersama Bawaslu Kabupaten Purworejo, meresmikan Desa Anti Politik Uang di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kutoarjo, pada Sabtu (09/11/2019). Peresmian tersebut merupakan upaya nyata dari lembaga terkait guna ciptakan demokrasi yang ideal di Purowrejo.

Menurut Wabup, politik uang dalam pemilihan pemimpin maupun wakil rakyat, dapat menghilangkan kesempatan munculnya pimpinan dan wakil rakyat yang berkualitas. Ia juga menambahkan, politik uang menimbulkan berbagai gejolak yang mengganggu stabilitas, seperti aksi anarki massa atau pun konflik-konflik horizontal yang berkepanjangan.

“Jangan sampai rasa kekeluargaan yang sudah kita bangun dan jaga menjadi tercemar hanya gara-gara uang recehan 50-100rb. Eman-eman,” ungkap Yuli dalam laman resmi Pemkab Purworejo.

Ia juga berharap Desa Anti Politik Uang bisa menjadi embrio dari sebuah masyarakat yang memiliki kesadaran dan kedewasan politik, agar ke depan mampu menjadi contoh yang mampu membentuk komunitas anti politik uang dalam level yang lebih luas.

“Sehingga pada saatnya, tidak akan ada lagi tempat bagi praktik politik uang, karena masyarakat sudah tidak ada yang mau meresponnya,” tandasnya.

Perlu Partisipasi Masyarakat

Dilansir dair laman resmi Pemkab Purworejo, Wakil Bupati menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan dalam setiap tahapan proses demokrasi. Dengan demikian proses demokrasi akan terlaksana sesuai koridor aturan yang berlaku, dan hasil yang diperoleh dari sebuah proses demokrasi juga akan benar-benar sesuai dengan harapan banyak pihak.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Nur Kholiq menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengawasan Pemilu, dengan tujuan memposisikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Selain itu, ia juga berpendapat, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemilu.

“Mereka punya hak untuk paham betul bagaimana soal penyelenggaraan Pemilu terutama secara khusus punya kontribusi dan dilibatkan dalam kegiatan pengawasan Pemilu”, tegas Nur Kholiq.

Add Comment