Guna Dukung Kegiatan PKK, Dana Desa Bisa Dianggarkan 10 Persen

Kegiatan peningkatan kapasitas pengurus TP PKK Kabupaten Purworejo, di Yogyakarta pada Sabtu (24/11/2019). (Foto: Pemkab Puworejo)

Purworejo – Guna mendukung pelaksanaan kegiatan PKK, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat menganggarkan 10 persen dari dana desa. Hal tersebut sesuai dengan peraturan kementerian dalam negeri, dana desa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Untuk kebijakan yang baru berdasar Permendagri nomor 11 Tahun 2019 terkait prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020, yakni dana desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang terangkum dalam program TP PKK desa.

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan peningkatan kapasitas pengurus TP PKK Kabupaten Purworejo, di Yogyakarta pada Sabtu (24/11/2019). Pada kesempatan itu, Kabid Analis Riset dan Pengembangan Kurikulum Balai Pemerintahan Desa Kemendagri Yogyakarta, Dwi Herawati, selaku narasumber menyampaikan persentasi alokasi dana desa untuk PKK.

“Kalau yang sudah dilaksanakan di beberapa desa di Yogyakarta, desa mengalokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PKK antara 10 persen hingga 15 persen. Tentunya di Kabupaten Purworejo juga bisa menganggarkan 10 persen dari dana desa,” ujar Herawati dalam laman resmi Pemkab Purworejo.

Kebijakan Dana Desa

Dilansir dari laman resmi Pemkab Purworejo, Herawati menambahkan, kebijakan dana desa yang semula 80 persen untuk pembangunan infrastruktur saat ini alokasinya dikurangi menjadi 70 persen. Sedangkan yang 30 persen untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tentunya PKK harus bisa menangkap peluang ini, dengan ikut aktif pada musyawarah rencana pembangunan desa. Mulai dari perencanaan, pelaksnaan, dan pertanggungjawaban.

“Harus disiapkan mental dan spiritual dalam ngecakke anggaran untuk kegiatan. Terkait administrasi keuangan peran utamanya di pemerintahan desa yang akan ditangani kasi atau kaur yang membidangi. Sehingga PKK supaya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kasi atau Kaur desa. Dengan bantuan dari dana desa, PKK diharapkan akan dapat maksimal dalam merealisasikan program,” tambah Herawati.

Sementara itu pemaparan Basuki tentang dana desa, mengungkapkan bahwa mulai 2020 ada regulasi baru dari Kementerian desa antara lain rumah desa sehat. Ini akan digunakan sebagai syarat pencairan dana desa. Untuk PKK, diharapkan adanya sinkronisasi antara PKK kecamatan dan desa, karena sering terjadi penyampaian yang berbeda tidak nyambung. Maka, PKK harus dapat terus update isu teraktual, dan penyampaian dari kabupaten hingga desa harus sama persepsinya terutama semua Pokja.

“Bantuan ada tapi ngecakke yang takut. Ini yang perlu disiapkan dengan pelatihan penganggaran, supaya kegiatan berjalan sesuai rencana anggaran dan juga pertanggungjawabannya,” kata Basuki.

Add Comment