Dinilai Layak, Pemkab Purworejo Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Keenam

Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali meraih penghargaan dari Kemenkumham sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). (Foto: Pemkab Purworejo)

Purworejo – Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) untuk yang keenam kalinya. Penghargaan Peduli HAM ini diraih Kabupaten Purworejo secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2019.

Purworejo dinilai laik kembali meraih sebagai Kabupaten Peduli HAM karena berhasil melaksanakan pembangunan HAM di tingkat Pemerintah Daerah, melalui program-program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran (TA) 2018.

Penghargaan diserahkan oleh Dirjen HAM Kemenkumham Mualimin Abdi kepada Bupati Purworejo yang diwakili Kabag Hukum Setda Purworejo, Heru Sasongko, pada Peringatan Hari HAM ke-71 di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12/2019). Sebelumnya, acara seremonial dibuka oleh Menkopolhukam Prof Mahfud MD.

Menkumham RI Yasonna H Laoly mengatakan bahwa para Gubernur, Bupati dan Walikota dari berbagai provinsi di Indonesia diberi penghargaan atas upaya dan keberhasilan dalam pemenuhan dan pelayanan publik, yang merupakan bagian dari hak-hak dasar warga dan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Mendorong Realisasi Pemenuhan HAM

Penghargaan ini sudah dilaksanakan Kemenhum dan HAM sudah sejak 2013 yang bertujuan untuk memotivasi, dan mendorong realiasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Dijelaskan Yasonna, kelayakan kabupaten/kota mendapat penghargaan sebagai kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada tolak ukur capaian dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar melalui berbagai inovasi dan upaya yang terstruktur.

“Peduli HAM itu merujuk kepada upaya pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM,” kata Yasonna dalam laman resmi Pemkab Purworejo.

Di Indonesia, terang Yasona, dari jumlah 514 kabupaten/kota, baru tercatat 432 atau sekitar 84% kabupaten/kota yang berpartisipasi mengajukan data capaian untuk dinilai. Dari jumlah tersebut, hanya 272 kabupaten/kota atau sekitar 62% yang meraih penghargaan kategori Kabupaten dan Kota Peduli HAM.

Sementara capaian Aksi HAM, oleh Kementerian dan Lembaga tingkat pelaporannya mencapai 98,5%. Sedangkan pelaporan pelaksanaan aksi HAM oleh Pemerintah Daerah mencapai 88,6%.

“Harapannya, pada tahun 2019 ini, Pemda dapat mempercepat pelaporan pelaksanaan Aksi HAM hingga data yang masuk mencapai 100%,” imbuhnya.

Add Comment