Serikat Pekerja dan Buruh Purworejo Ikuti Sosialisasi UMK

Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di wilayah Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan pemberdayaan dan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK). (Foto: Pemkab Purworejo)

KEPATIHAN, Purworejo – Sebanyak 60 pekerja dan pengurus Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di wilayah Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan pemberdayaan dan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purworejo yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Purworejo, dan bertempat di Pendopo Hotel Ganesha, Kamis (26/12/2019).

Wabup Yuli Hastuti dalam sambutannya mengatakan, pekerja atau buruh merupakan salah satu unsur utama dalam proses produksi barang atau jasa. Karena tanpa adanya pekerja, proses produksi tidak akan terwujud.

Namun selain pekerja ada juga unsur penting lainnya yakni pengusaha sebagai pemilik modal, serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan ketenaga-kerjaan. Hubungan ketiga unsur inilah yang disebut Hubungan Industrial yang berazaskan Pancasila.

Wabup menekankan agar mengedepankan azas musyawarah mufakat apabila terjadi perselisihan anatara pekerja dan pengusaha. Konsep hubungan hubungan industrial diharapkan mampu mewujudkan hubungan yang dinamis, harmonis dan berkeadilan .

“Saya meminta keterbukaan rekan-rekan serikat. Jika memang ada masalah, kedepankan musyawarah mufakat. Jangan sampai ada gejolak apapun,” kata wabup dalam laman resmi Pemkab Purworejo.

Peran Penting Pekerja dan Buruh

Wabup menambahkan, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan.

Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkannya, pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja diantaranya melalui penetapan upah.

Dikatakan, pemerintah dalam hal ini Dewan Pengupahan Kabupaten Purworejo melalui Bupati Purworejo telah mengusulkan Upah Minimum dengan mengunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang upah minimum, dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Diakhir sambutannya, Wabup meminta kepada Dinperinaker untuk dapat bekerja lebih baik dan kompak agar dapat menfasilitasi keluhan serikat pekerja dan buruh.

“Saya berharap untuk kedepan dinas terkait dan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dapat terjalin kebersamaan. Saya selaku yang dituakan di Kabupaten Purworejo juga berkeinginan mensejahterakan buruh,” pungkasnya.

Add Comment